Tahukah Sobat KH, adanya hukum bisnis di Indonesia dapat melindungimu dari berbagai potensi kerugian. Mengingat, dalam menjalankan sebuah bisnis, tentu akan ada berbagai tantangan dan hal ini bisa diminimalisir dengan perlindungan hukum.

Hukum bisnis sendiri terdiri dari dua hal yang berbeda, yaitu hukum dan bisnis, di mana setiap definisi memiliki maknanya masing-masing.

Menurut seorang ahli hukum, HMN Purwosutjipto, S.H., hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.

Sedangkan bisnis dapat diartikan sebagai semua aktivitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh orang lain yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Lalu, apa itu hukum bisnis? Dibawah ini kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian, tujuan, fungsi, dan hal-hal penting lainnya terkait hukum bisnis. Simak penjelasannya sampai akhir, ya!

Apa Itu Hukum Bisnis?
Secara umum, hukum bisnis adalah sekumpulan aturan yang mengatur kegiatan bisnis supaya berjalan sesuai koridor yang ditetapkan. Seperti hukum di bidang lainnya, hukum bisnis dituangkan secara tertulis.

Aplikasinya pun ditujukan untuk melindungi, mengawasi, sekaligus mengatur segala aktivitas yang berkaitan dengan perdagangan industri, baik untuk barang dan jasa.

Selain dari sudut pandang umum, terdapat sejumlah pengertian hukum bisnis lainnya dari sejumlah pakar, antara lain:

Munir Fuady
Menurut Munir Fuady, hukum bisnis adalah bentuk penegakan hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan, urusan, maupun aktivitas perekonomian. Hal ini mencakup keuangan, perdagangan, industri, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pertukaran barang dan jasa.

Dudung Amadung Abdullah
Dudung Amadung Abdullah mengatakan bahwa hukum bisnis terdiri atas aturan yang mengatur segala hal yang mencakup kegiatan bisnis. Aturan-aturan tersebut dibuat supaya pengusaha dapat mengelola bisnis secara adil.

Hukum bisnis juga dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber pada kebiasaan, perjanjian, kontrak, hingga perundang-undangan.

Undang-Undang (UU) No 8 Tahun 1999
Pemerintah Indonesia juga sudah menetapkan hukum bisnis melalui perundang-undangan, yakni dalam UU No 8 Tahun 1999. Dalam aturan ini disebutkan bahwa penting bagi pengusaha untuk menguasai hukum yang berkaitan dengan bidangnya.

Pasalnya hukum bisnis mempunyai tanggung jawab mengatur bisnis supaya berjalan tertib, lancar, dan tak merugikan.

Apa Saja Tujuan dan Fungsi Hukum Bisnis?
Hukum bisnis dibuat untuk mengatur dan melindungi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Berikut adalah beberapa tujuan hukum bisnis yang perlu Sobat KH ketahui:

Menjamin fungsi keamanan mekanisme pasar agar lancar dan efisien;
Melindungi macam-macam usaha, dari yang skalanya kecil hingga besar;
Membantu perbaikan sistem keuangan dan perbankan;
Memberikan proteksi kepada pelaku di bidang ekonomi;
Mewujudkan bisnis yang aman dan adil untuk seluruh pelaku bisnis.
Sementara fungsi hukum bisnis mencakup:

Melindungi Perusahaan dan Pengusaha
Salah satu fungsi hukum bisnis yaitu dapat melindungi perusahaan maupun pengusaha yang ada di dalamnya.

Ini karena hukum bisnis telah mengatur cara menjalankan sebuah bisnis dengan cara yang adil dan teratur sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Dengan hukum, kamu sebagai pemilik bisnis dapat menghindari perselisihan hukum atau kecelakaan yang mungkin terjadi tanpa sepengetahuanmu.

Jadi, kendala dalam bisnis yang dapat merugikan pemilik bisnis dalam hal waktu, uang, dan sumber daya dapat diminimalkan.

Kamu bisa menjadi lebih fokus dan tenang dalam menjalankan usaha karena sudah memiliki proteksi yang sah di mata hukum.

Mengatur Kegiatan Usaha
Fungsi hukum bisnis di Indonesia yang selanjutnya adalah bisa membantu kamu dalam mengatur kegiatan usaha.

Hal ini karena bisnis telah mencakup berbagai topik. Mulai dari mempekerjakan karyawan, melindungi hak karyawan, kontrak bisnis, hak properti bisnis, perpajakan bisnis, hingga berbagai hukum bisnis secara umum.

Dengan begitu, pengoprasian usaha kamu bisa berjalan lancar sesuai pada aturan yang berlaku. Jika kamu taat hukum bisnis, usaha yang kamu kelola juga terhindar dari berbagai potensi kerugian karena dilindungi dengan baik.

Lain halnya jika usaha yang kamu kelola tidak terdaftar ke lembaga terkait sehingga termasuk dalam perusahaan ilegal, kamu tidak akan bisa meminimalkan potensi kerugian karena tidak dilindungi oleh hukum

Di Kemudian hari, perusahaan ilegal ini bisa terseret dalam masalah hukum karena telah melanggar ketentuan yang berlaku. .

Sumber Informasi Para Pengusaha
Adanya hukum bisnis di Indonesia juga bisa menjadi sumber informasi bagi para pengusaha. Kamu bisa memahami berbagai aspek penting dalam menjalankan usaha dari hukum bisnis.

Mulai dari perjanjian atau kontrak usaha, perlindungan hukum yang diperoleh usaha, pengaturan keuangan dan perpajakan, hingga hal-hal penting terkait bisnis lainnya.

Hal paling penting lainnya adalah kamu bisa memahami apa saja yang menjadi kewajiban dan hak-hak sebagai pemilik bisnis.

Jadi, kamu bisa menjalankan usaha dengan cara yang adil, jujur, dan taat hukum, sehingga tenaga kerja yang di dalamnya pun merasa sejahtera dan diperlakukan dengan secara baik.

Source: kontrakhukum.com

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, jumlah pengusaha di Indonesia sangat besar yakni mencapai 64 juta pelaku. Namun rasio jumlah wirausaha baru cuma 3,47 persen. Padahal, kata dia, untuk menjadi negara maju minimal mencapai 4 persen rasio kewirausahaan.

Agar dapat mencapai persentase yang ditargetkan, Kementerian Koperasi dan UKM berkolaborasi dengan IPB University agar bisa mencetak 1 juta wirausahawan lagi. 

Wirausaha masih menjadi mata pencaharian yang kurang diminati oleh sebagian masyarakat Indonesia. Utamanya di kalangan pemuda, banyak yang berpandangan menjadi wirausaha bukanlah impian atau cita-cita utama. Lebih banyak mereka para pemuda mengejar impian untuk menjadi pekerja ataupun Pegawai Negeri Sipil.

Padahal menjadi wirausaha serta mandiri  dengan usaha sendiri adalah salah satu jalan yang bisa membawa mereka ke kesuksesan. Namun sayangnya, pandangan miring ini masih menjadi hal yang lumrah dan juga terpelihara di tengah masyarakat.

Pemerintah terus menggencarkan supaya masyarakat memiliki minat untuk melakukan wirausaha. Salah satunya adalah dengan menerbitkan Perpres No. 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan. Dalam perpres tersebut dijelaskan bahwa pemerintah berupaya untuk mewujudkan ekosistem berwirausaha dan mencapai target rasio kewirausahaan nasional 3,95 persen, dan pertumbuhan wirausaha baru sebesar 4 persen. 

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum menjelaskan, bahwa Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang efektif dapat dilakukan dengan cara menghadirkan elemen Ekosistem Kewirausahaan yaitu Sumber Daya Manusia (SDM),  yang mencakup individu yang memiliki jiwa Kewirausahaan dan tenaga kerja terampil dan terlatih, sangat diperlukan dalam keberlanjutan Kewirausahaan.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi "Monitoring Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Nasional (Wirausaha Tematik: Pemuda, Perempuan, Sosial dan Desa) Pada Semester I 2023", di Kantor Kemenko PMK, pada Selasa (18/72023).

"Saya melihat upaya untuk mendorong kewirausahaan tidak hanya tugas pemerintah pusat maupun daerah. Menjadi penting sekali kolaborasi dengan berbagai pihak, kerja sama pentahelix sebagai upaya dalam memperluas wirausaha," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Deputi Kewirausahaan Kemenkop UKM Siti Azizah menyampaikan, sebagai upaya untuk meningkatkan rasio kewirausahaan hingga 3,95 persen di tahun 2024, Kemenkop UKM membentuk platform Entrepreneur Hub.

"Sehingga diharapkan mampu melahirkan entrepreneur yang andal, inovatif, dan kompetitif dalam persaingan global," ujarnya.

Menurut Woro, Upaya yang dilakukan Kemenkop UKM dengan mengembangkan Entrepreneur Hub sebagai ekosistem berwirausaha perlu disinergikan dan diselaraskan dengan berbagai stakeholder. Hal itu juga menjadikan Entrepreneur Hubsebagai satu data induk kewirausahaan nasional.

"Kami berharap koordinasi bagi seluruh stakeholders terkait guna menghindari pelaksanaan program kewirausahaan yang terpotong terpotong, melainkan untuk menciptakan keberlanjutan program," ujarnya.

Dalam rapat juga dibahas, pentingnya peran pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi dilibatkan untuk bersama sama mengawal program kewirausahaan melalui pengembangan keterampilan. Kemudian, terkait Kewirausahaan Perempuan, secara khusus, akan dilakukan diskusi dan pendekatan lebih lanjut dengan Kemen PPPA mengingat targetnya yang beragam dan spesifik. 

Dalam Rapat Koordinasi, hadir Deputi Kewirausahaan Kemenkop UKM Siti Azizah, Gatot Hari Priowirjanto dari Southeast Asian Minister of Education Organization (SEAMEO) Regional Centre for Quality Improvement for Teacher  and Education Personnel (QITEP) in Science, dan perwakilan dari Kemenko Perekonomian,  Kemeterian PPPA, Bappenas, Kemenpora serta Kemendagri. 

Sumber : KemenkoPMK

WAKIL Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Wamen UMKM) Helvi Y Moraza memaparkan empat kunci utama yang harus ditanamkan seorang wirausaha agar memiliki bisnis yang berkelanjutan.

Adapun keempat kunci tersebut, terdiri dari loyalitas, integritas, disiplin, dan inovasi, atau Wamen UMKM menyebutnya dengan LIDI.

“Ini yang harus dimiliki entrepreneur agar bisnisnya sustain,” ujar Wamen UMKM saat memberikan sambutan pada acara Entrepreneur Hub di Universitas Andalas, Padang, Selasa (3/12).

Loyalitas sebagai hal pertama, kata dia, masih kerap menjadi persoalan yang timbul dalam diri seorang wirausaha. Untuk itu, Wamen Helvi berpesan agar wirausaha memiliki mental yang baik dalam hal menjalin hubungan dengan konsumennya.

“Dalam ilmu ekonomi itu ada, Anda harus loyal kepada konsumen, dalam artian jaga mutu, jaga kepuasan mereka, ini yang agak sulit tapi harus bisa dilakukan,” kata Wamen Helvi.

Kemudian unsur kedua adalah integritas. Hal ini, bagi Wamen Helvi, cukup krusial, karena kejujuran menjadi penting agar sebuah usaha bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang, salah satunya dengan menjaga kualitas produk.

Unsur ketiga adalah disiplin yang dicontohkan Wamen Helvi dengan praktik bisnis startup maupun marketplace yang saat ini dituntut memiliki standar tinggi. Salah satunya terkait dengan kedisiplinan waktu pengiriman yang harus tepat waktu sesuai dengan apa yang dijanjikan.

“Kemudian inovasi, wirausaha jangan sampai kehabisan ide untuk berinovasi,” tutur Wamen Helvi.

Menurut Wamen UMKM, inovasi bisa dilakukan dengan menggandeng civitas kampus, baik dari penelitian, inkubasi, maupun riset pemasaran, salah satunya dengan program Entrepreneur Hub ini.

“Saya sudah bicara dengan Rektor, silakan dikumpulkan klaster per sektor, baik pertanian, sampai barang harian, kemudian dipastikan bahan bakunya, selanjutnya bisa difasilitasi oleh Kementerian UMKM,” ujar Wamen Helvi.

Wamen UMKM juga mengapresiasi komitmen Universitas Andalas dalam mengembangkan UMKM di Sumatra Barat dan sekitarnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Audy Joinaldy mengungkapkan, saat ini, rata-rata rasio kewirausahaan di Sumbar sudah mencapai lebih dari 4%, yang artinya lebih tinggi dari rata-rata rasio nasional.

Hal tersebut sejalan dengan prioritas Pemerintah Sumbar dalam mengembangkan UMKM daerah, salah satunya melalui program pembangunan 100 ribu wirausaha yang tersebar di berbagai daerah di Sumbar.

“UMKM adalah usaha yang perlu inovasi agar terus bertumbuh dan sustain, jika tidak maka akan gampang untuk hilang. Ini menjadi tugas pemerintah untuk terus memacu pertumbuhan UMKM,” tutur Audy.

Sementara itu, Deputi Bidang Kewirausahaan Siti Azizah mengungkapkan, Entrepreneur Hub di Universitas Andalas menjadi program kolaboratif yang bertujuan untuk membangun ekosistem wirausaha yang berkelanjutan.

Kegiatan yang diikuti oleh 200 wirausaha muda terkurasi ini, sekaligus menjadi penutup Entrepreneur Hub di tahun 2024, yang dalam perjalanannya sejak 2023 telah berhasil memfasilitasi sekitar 14 ribu wirausaha pada 21 provinsi di Indonesia.

“Kami harap acara ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat ekosistem wirausaha di Sumbar, sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah,” kata Azizah.

Rektor Universitas Andalas Efa Yonnedi menyatakan komitmennya dalam mendukung pengembangan wirausaha di Indonesia. Hal tersebut diimplementasikannya dengan meluncurkan program studi kewirausahaan mulai 2024. 

Dukungan juga diberikan melalui peluncuran aplikasi Unand Hub, yang diharapkan menjadi wadah para ahli atau media kepakaran di Unand untuk pengusaha UMKM yang membutuhkan konsultasi terkait pengembangan usahanya. Melalui Unand Hub pengusaha UMKM bisa langsung berkonsultasi dengan ahlinya.

Klik Berita : https://mediaindonesia.com/ekonomi/723340/wamen-umkm-paparkan-4-kunci-sukses-wirausaha-agar-bisnis-berkelanjutan